Berita Sumsel

Plantari Laporkan Kasus Amdal City Mall ke Polisi

on

Lahat-BanyuasinOnline- LSM Plasma Nutfah Lestari (Plantari) Lahat akan segera melaporkan pemilik City Mall ke pihak berwajib terkait pembangunan Mall, Hotel dan Ruko  tanpa mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Selain pemilik Citimall, Plantari juga mengadukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lahat atas dugaan pengabaian tugas sebagai tim penelaah amdal.

“Kami melaporkan dua obyek, pertama untuk pemilik City Mall yang dengan sengaja membangun tanpa amdal  dan kedua adalah petugas BLH dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat  yang kami anggap telah melakukan pengabaian tugas sebagai penilai kebijakan lingkungan,”kata Sandeson Syafe’i, Ketua LSM Lingkungan Hidup Plantari.

Kata, Sanderson dari fakta lapangan ditemukan, bahwa, pembangunan City Mall sudah rampung dibangun, bahkan sudah melakukan aktifitas bisnis (berpromosi) layaknya Mall lainnya seperti mengadakan event Tahun Baru 2016, acara Musik Akuistik, acara Senam Masal yang banyak melibatkan masyarakat. Namun ironisnya, pemilik City Mall baru mengajukan dukomen amdal. Padahal, seharusnya, Amdal dibuat sebelum adanya kegiatan pembangunan. “Sekali lagi aturannya amdal terbit sebelum memulai membangun, bukan sesudah di bangun,”tegas Sanderson.

Menurut Sanderson, temuan itu mengacu pada hasil investigasi Plantari sejak akhir tahun 2015 lalu. “Ini akan menjadi fokus Plantari untuk melakukan advokasi terhadap isu-isu pemberantasan korupsi di bidang lingkungan hidup,” jelas Sanderson yang bersertifikat Amdal A dan C.

Sanderson mengatakan, pembangunan City Mall Lahat yang belum memiliki izin lingkungan merupakan potret kegagalan Pemerintah Daerah yang tidak memiliki perspektif pemberantasan korupsi di bidang lingkungan hidup. “City Mall sudah akan beroperasi, sementara belum memiliki izin lingkungan. Ini merupakan bukti kegagalan Pemerintah Daerah dalam mengontrol investor yang merusak lingkungan,” katanya.

Menurut Sanderson, Pemerintah Kabupaten Lahat harus menindak tegas pemilik City Mall karena mall itu dibangun diatas tanah yang tidak memiliki izin lingkungan.
“Itu melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang izin lingkungan. Bila perusahaan atau badan usaha tidak memiliki izin lingkungan dalam mendirikan usahanya, maka mereka wajib ditindak. Itu perbuatan pidana. Untuk itu kami mendesak Pemkab Lahat untuk segera mencabut izin operasi City Mall, dan meminta Polda Sumatera Selatan segera memeriksa pemilik City Mall atas pelanggaran itu,” tegas Sanderson.

Rencananya, pekan ini LSM Plantari akan melengkapi laporkan kasus City Mall  ke Polda Sumatera Selatan terdahulu (03 Februari 2016) terkait telah keluarnya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Adminitrasi No. S 299/PPSA/PP/GKM.O/4/2016 tanggal 21 April 2016 agar BLH Lahat menghentikan Pembangunan City Mall dan segera melakukan Penegakan Hukum sesuai peraturan Perundangan yang berlaku.(Snd)

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *