PALEMBANG.Sumseltoday.com,- Kontroversi terkait pemberlakuan pajak pempek, nasi bungkus, dan pecel lele yang diterapkan pemerintah Kota Palembang menuai banyak protes dari berbagai macam kalangan. Untuk menanggapi hal itu Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah (LKKPPD) menggelar Diskusi Panel dihotel Swarna Dwipa Palembang. Selasa (23/07)
Diskusi diikuti oleh pengusaha pempek Kota Palembang dan pengusaha kuliner lainnya, bahkan kegiatan ini juga dihadiri oleh pengamat politik Bagindo Togar dan Staf ahli Pemerintah Kota Palembang Suparman Romans.
Dalam sambutannya Suparman mengatakan, kebijakan tentang pajak pempek dan nasi bungkus cukup menuai kontroversi karena dianggap tidak melalui kajian yang tepat dan terbukti membuat masyarakat kebingungan dengan pajak ini.
“Seharusnya kebijakan ini melibatkan banyak pihak, apalagi dalam proses pengkajian, sebab dunia usaha sangat berpengaruh dengan kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Maju mundurnya sebab pajak menentukan pasar, yang dikhawatirkan daya beli konsumen,’’ jelas Suparman.
