Baturaja, Sumseltoday.com – Sebanyak 15 Kepala Desa (Kades) beserta Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan mengikuti pelatihan Advokasi Hukum dari Kejaksaan Negeri OKU yang digelar satu hari bagi Pemerintah Desa se-Kecematan Lubuk Batang, bertempat di gedung Serba Guna kantor Kecamatan Lubuk Batang, Rabu (18/12/19).

Acara dihadiri langsung oleh Kejari OKU diwakili Kasi Intelijen Abu Nawas SH, Kadin PMD, Camat Lubuk Batang, Danramil dan Kapolsek Lubuk Batang, Ketua Forum Kades se- Kecamatan Lubuk Batang, Pendamping Desa Kecamatan Lubuk Batang beserta tamu undangan lainnya.

Sebagai pembuka acara diawali oleh penyampaian dari Kadin PMD OKU Ahmad Firdaus, yang mengatakan beberapa hal terkait penggunaan Dana Desa (DD). Diantaranya tentang tata cara dan Undang-undang (UU) serta penetapan keuangan DD yang sudah berjalan dan disosialisasikan oleh pihaknya disetiap Kecamatan selama ini. Yang mana pencairan DD dalam 1 tahun dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 40-40 dan 20, yang tertuang pada peraturan Kementerian keuangan RI. Dengan tujuan untuk peningkatan prioritas desa sesuai prosedur pengelolaan desa dan lainnya.

“Dalam hal ini, agar Dana Desa dapat terakomodir dan efisien penggunaannya. Kades, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa harus faham fungsi dan tugas masing-masing. Sebab sesuai informasi yang ada, untuk tahun 2020 nanti bakal ada kenaikan DD sekitar 100 persen, yang mana tadinya desa tersebut 1 tahun mendapat mendapat DD Rp.1 miliar. Tahun depan bisa jadi meningkat Rp.2 miliar. Kenaikan 100 persen juga terjadi pada gaji Pemerintah Desa seperti Kades, Perangkat Desa dan BPD ,”ujar Ahmad Firdaus.

Selain itu, Kadin PMD juga menjelaskan bahwasannya pada tanggal 31 Desember sudah ada Peraturan desa (Perdes) menyangkut APBDes yang ditanda tangani oleh Kades dan BPD, lalu disampaikan kepada PMD melalui camat.

“Dana Desa harus diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal jababatan Kades tidak bisa memberhentikan BPD tanpa sebab. BPD hanya bisa dimutasi jabatan, pemecatan hanya bisa dilakukan kecuali sudah berumur diatas 60 tahun ,”ujarnya.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Negeri OKU Abu Nawas SH, dalam penyampaiannya mengatakan kepada pemerintah desa yang hadir agar jangan mengecilkan atau mengabaikan setiap permasalahan yang terjadi pada penggunaan Dana Desa. Selaku pakar hukum yang ada, Abu Nawas berharap supaya Kades lebih teliti dan cermat serta menjalankan fungsi pembantu pemerintahan desa yang ada, seperti Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa sesuai Undang-undang agar semua bisa ikut bekerja.

“Sebagai pengguna anggaran, Kades tidak boleh lempar tangan soal penggunaan Dana Desa kepada bawahannya, juga setiap laporan keuangan harus disertai bukti pendukung seperti kwintansi. Kades harus selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama masyarakat yang sedang mengalami musibah, dengan demikian Kades tau apa yang menjadi keinginan masyarakatnya. Gunakan DD untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi, semua yang dikerjakan harus melalui kesepakatan dan kebutuhan bersama. Pembantu desa seperti perangkat dan BPD harus tau arti tugas masing-masing saling bekerja sama membangun desa maju ,”papar Kasi Intel.

Lebih dalam disampaikan Abu Nawas peraih piagam penghargaan Kasi Intel nomor 2 se-Sumsel ini ,”Untuk pertanggung jawaban SPJ harus dilengkapi pada saat pencarian DD, jika tidak ada SPJ pencairan tetap dilakukan maka akan bermasalah dengan hukum. DD bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi untuk membangun dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan pembangunan supaya bisa mempermudah akses bagi masyarakat menuju kesejahteraan. Pertanggung jawaban penggunaan DD merangkap semua pejabat desa, seperti Kades, Perangkat desa dan BPD ,”pungkasnya. (Yos)