“Itu baru sebatas himbauan, kami belum menerima salinan dari pusat,” Katanya.
Belum mendapatkan perintah resmi dari Bawaslu pusat yang menyebabkan sampai dengan saat ini pihaknya belum memberikan secara tertulis kepada PJ Bupati Lahat perihal pelarangan mutasi pejabat menjelang Pilkada 2024.
