Fitrizal menyarankan apabila ada pergeseran anggaran BTT diharapkan bisa untuk penanganan bencana yang ada di Kabupaten Lahat. Daripada untuk anggaran job fit yang dianggap belum terlalu mendesak.
Untuk itu dari hasil rapat dengar pendapat tersebut pihaknya, menghasilkan beberapa poin kesimpulan. Pertama merekomendasikan agar PJ Bupati Lahat
menggeser anggaran DTT ke Kikim Area yang saat ini memerlukan penanganan mendesak terutama jalan.
Terkait mengevaluasi dan mengangarkan kembali untuk job fit, pada APBD perubahan. Selanjutnya melakukan evaluasi untuk pendalaman terhadap APBD Lahat dengan melaksankan rapat banggar dan TPID Kabupaten Lahat.
Selanjutnya Pengamat Hukum Kabupaten Lahat Rusdi Hartono Somad SH menilai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Lahat dengan Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Lahat (FMPKL) perihal pelaksanaan Assessment dan Job Fit Pejabat Pemerintahan jelas dan gamblang.
“Dari apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Kepala OPD sangat jelas bahwa Job Fit ini karena perintah Pimpinan (Pj Bupati) yang mengarahkan BKPSDM Lahat mengusulkan Job Fit,” ungkap Rusdi dalam RDP ruang rapat DPRD, Jumat (26/4/2024).
