“Kita juga menemukan ada dugaan cacat hukum. Yang mana yang memberikan kuasa bukan merupakan pihak bersengketa, karena di surat kuasa mereka tertera tanggal (31/08/2018) sedangkan pelaksanaan eksekusi dilaksanakan (27/08/2018),”Jelasnya.
Berdasarkan lpb/735/x/2018/SPKT/tanggal (01/10/2018). Alex Efendi dilaporkan atas perkara tindak pidana memaksa pegawai negeri supaya menjalankan perbuatan jabatan atau melawan pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah. Dalam pasal 211 KUHP dan atau Pasal 212 KUHP dan atau pasal 214 KUHP,” tandasnya. (Reza)
