Banyuasin Online, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melarang seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran. Larangan tersebut terkait langkah percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran, sebagaimana tertuang Surat Mendagri bernomor 471/1768/SJ.

Selain itu Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar menggunakan alat baca e-KTP/card reader, secara bertahap semua unit layanan yang berada di wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah, untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/Puskesmas, serta rumah persalinan.

Dalam suratnya, Mendagri juga menegaskan, warga Indonesia, yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah, wajib melakukan perekaman e-KTP, paling lambat hingga 30 September 2016. Aturan ini tidak berlaku bagi penduduk yang sedang menetap di luar negeri.

Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Provinsi untuk membuat SMS/Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor handphone kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat. (kini/bo)