Polemik ini diprediksi menguat jika sampai 12 Desember tak ada sikap tegas dari perusahaan. Para kepala desa, aliansi pemuda, dan masyarakat telah menyiapkan aksi yang disebut “gelombang terbesar” sepanjang 2025 di kawasan WKP.
Dari sisi perusahaan, pernyataan resmi memang menegaskan prinsip transparansi. Namun di lapangan, masyarakat merasa tidak pernah melihat bukti nyata rekrutmen terbuka dalam beberapa tahun terakhir. Aliansi menilai, tanpa perubahan kebijakan dan pengawasan pemerintah daerah, relasi masyarakat–perusahaan akan terus memanas.
