Palembang, Sumseltoday.com – Sejumlah 20 dari total 29 satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkumham untuk maju ke desk evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN-RB menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Mempersiapkan tahap penilaian evaluasi  tersebut, Tim Pembangunan Zona Integritas di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel mengikuti kegiatan Zoom Meeting “Pengarahan dan Penguatan Pembangunan ZI oleh Jajaran Pimpinan Inspektorat Jenderal” pada Selasa (10/8). Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Indro Purwoko yang didampingi oleh para Kepala Divisi dan tim kerja.

Saat membuka kegiatan, Razilu selaku Inspektur Jenderal (Irjen) menyampaikan bahwa pada tahun ini terdapat 477 satuan kerja Kemenkumham yang memenuhi kriteria untuk diusulkan ke TPN Kementerian PAN-RB, dengan rincian 75 usulan staker berpredikat menuju WBBM dan 402 usulan satker berpredikat menuju WBK.

Dalam arahannya, Irjen juga memaparkan komparasi jumlah satker yang mengikuti kontestasi menuju WBK/WBBM. “Pada tahun 2021, jumlah satker yang lolos desk evaluasi TPI meningkat sebanyak 5,1%. Hal ini menunjukkan tren bahwa ada peningkatan mutu. Selanjutnya seluruh satker yang mengikuti desk evaluasi juga telah kami dorong untuk maju ke TPN,” terangnya.

Razilu juga mengingatkan bahwa harus ada komitmen dan konsistensi seluruh Tim Kerja Pembangunan ZI. “Luruskan kesadaran dan tingkatkan pemahaman dalam pelaksanaan pembangunan ZI ini. Kemudian tambahkan inovasi pelayanan, bangun hubungan baik dengan insan media,” ujarnya. Ia juga berpesan untuk melakukan evaluasi terhadap semua rekomendasi TPI dan mewaspadai kedatangan mystery shopper saat pengecekan lapangan. “Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Semoga di tahun ini semakin banyak satker Kemenkumham yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM,” tambah Razilu menutup arahannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan penguatan dari seluruh jajaran pimpinan Inspektorat Jenderal. Secara bergantian, Inspektur Wilayah I-VI memaparkan peta masalah dari 6 (enam) Area Perubahan pembangunan ZI. Acara pun ditutup dengan pembacaan Pernyataan Sapta Komitmen Satker WBK/WBBM 2021 “Kemerdekaan Pelayanan” oleh 447 satker Kemenkumham. (*)