Harianpalembang.com, PALEMBANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang tengah melakukan pembahasan mengenai pembentukan zona parkir per kecamatan.
Nantinya ada 16 UPTD yang akan dibentuk dan akan diberikan kewenangan pengelolaan parkir di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan, Pengendalian dan Operasional (Wasdalops) Marta Edison, mengatakan, selama ini diseluruh kecamatan terdapat satu UPTD. Namun, setelah dikaji bersama dengan Komisi II DPRD Kota Palembang jumlahnya akan bertambah.
Pembagian wilayah dilakukan agar pengawasan titik-titik parkir lebih mudah. Dan itu akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.
“Pembagian zona ini untuk efisiensi dan pengawasan. Jika semuanya lebih mudah diawasi, maka tingkat kebocoran retribusi parkir akan lebih terkontrol dan PAD kita akan meningkat,”katanya, Senin (13/2).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Chandra Darmawan, mengatakan, pembagian zona parkir ini terlebih dahulu akan dibuat struktur organisasinya.
Dengan adanya UPTD parkir ini memudahkan pemerintah untuk melakukan audit jumlah pendapatan dan jumlah parkir yang tercatat di Dishub Palembang.
Candra mengatakan, pihaknya juga sedang mengkaji siapa yang akan menempati posisi pengawasan pada UPTD tersebut. Serta pihaknya juga akan membuka kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan parkir.
“Ada beberapa poin yang kita bahas bersama Dishub, mulai dari pembentukan UPTD, retribusi, hingga pengawasan,”katanya.
Saat ini menurut Chandra ada sebanyak 702 titik parkir yang terdata. Dengan adanya penambahan UPTD pihaknya berharap ada penambahan 1000 titik parkir lainnya.
Selain itu, saat ini PAD yang didapatkan dari sektor parkir hanya berkisar Rp 6 M per tahun padahal targetnya mencapai Rp 12 M.
“Kita juga sedang mengkaji kerjasama dengan Bank untuk memprogram penyetoran retrubusi parkir. Sehingga terdata di zona mana saja yang terjadi kebocoran parkir,”pungkasnya
