Harianpalembang.com, PALEMBANG – Pemerintah sedang  berupaya meningkatkan hasil produksi pangan melalui hasil tanam petani dari seluruh daerah di Indonesia, agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta agar program ketahanan pangan dan gizi dapat terwujud.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat Dr. Ir. Gardjita Budi, M. Agr, S.T saat membuka acara Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Tengah (Se-Jawa-Kalimantan), di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu Malam (25/5).

Dikatakannya bahwa, pemenuhan pangan menjadi prioritas nasional sehingga sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan stok pemerintah bahkan sampai tingkat individu. Pemerintah menekankan, bahwa pemenuhan hak pangan diutamakan berasalkan dari produksi petani dalam negeri.

“Ini tidak diprioritaskan untuk anti import, namun pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia kita tekankan, kita niatkan agar sebanyak-banyak besar dipenuhi produksi dari dalam negeri,” ungkapnya.

Namun untuk mewujudkan, Gardjita mengungkapkan berbagai kendala yang menghalangi akan terlaksananya program tersebut. Timbul berbagai masalah seperti, kapasitas sumber daya alam yang sangat terbatas, adanya kompetisi pemanfaatan komoditas pangan bagi sumber pangan maupun sumber non pangan, kemudian kompetisi  hasil dari pertanian dan perubahan iklim global.

“Hal ini harus direspon program nyata dari kebijakan nasional maupun tingkat kabupaten kota, mengatur bagaimana tidak merugikan petani dan juga masyarakat,” ungkapnya lagi.

Dengan mendukung hal tersebut, ungkap Gardjita, pemerintah melalui program  kementerian pertanian, dimulai tahun 2016 ini akan menerapkan kegiatan pengembangan usaha masyarakat melalui apa yang disebut dengan Toko Tani Indonesia.

Dicontohkannya, jika selama ini ketika musim paceklik harga petani cenderung menurun, atau sebaliknya dimana pada saat harga tinggi maka dipasaran akan dilakukan operasi pasar yang dilakukan Bulog oleh pemerintah, maka program ini memastikan petani penghasil komoditas pangan padi atau lainnya mendapatkan profit yang wajar, sehingga harga jual di tingkat petani harus mempertimbangkan saat produksi tersebut, ongkos produksi, plus keuntungan yang wajar, disisi lain mekanisme ini sedemikian rupa.

‘’Melalui Toko Tani ini memastikan para petani, kelompok tani bisa menjual komoditas pangannya secara lebih berkompetitif dengan produk-produk yang dihasilkan di luar itu, artinya kelompok tani mendapatkan harga yang wajar dengan keuntungan dan masyarakat tidak direpotkan dengan harga yang tinggi,” harapnya.

Gardjita menjelaskan bahwa, rencananya se-Indonesia ada 1000 Toko Tani di Indonesia, tapi lokasinya tidak semuanya kabupaten/kota ada Toko Tani Indonesianya namun diprioritaskan daerah sentra konsumen yang biasanya dimana harga pangan berfluktuasinya tinggi, karena fluktuasinya pangan bisa merepotkan banyak pihak.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mukti Sulaiman menuturkan, Provinsi Sumsel dengan penghasil beras nasional nomor 5 dengan surplus sebesar 1,6 juta ton (tahun 2015) selalu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan stok nasional. Maka Sumsel dapat membantu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan.

“Jumlah itu meningkat antara lain hasil dari program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedele, dimana dua produk terakhir juga mengalami kenaikan untuk memasok kebutuhan daerah,” ujar Mukti.
Diungkapkan Mukti, program ketahanan pangan dan gizi yang dilakukan pemerintah ini tentu sangat tepat. Hanya saja Sumsel masih lemah di sektor pertanian, baik di hulu tengah dan di hilir, masih banyak kelemahan, oleh sebab itu perlu keterpaduan dengan pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“60 persen penduduk di Sumatera Selatan itu menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dan perkebunan, oleh sebab itu tentu untuk medukung sektor pertanian dan perkebunan ini yaitu infrastruktur dan mungkin investasi,” pungkasnya. (Rel)