Mawardi Sepakat Sumsel Punya Tim Pengendali CSR

“Ini penting karena titik utama kemiskinan ini sebenarnya ada di desa dan daerah kota pinggiran. Makanya perlu dibentuk tim pengendalian biar tepat sasaran dan Sumsel juga ada dana untuk desa dan kelurahan” jelasnya.

Selain dana desa, dana CSR ini juga dapat diberdayakan dengan BUMDes. Pemprov harus mengambil peran pembinaan atau memfasilitasi serta mengarahkan supaya dana desa benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan.

“Melalui pertemuan ini kita rumuskan langsung per kabupaten supaya CSR ini sampai sasaran,” tambahnya.

Secepatnya kata Mawardi pihaknya akan melakukan rapat dengan konsultan maupun pendamping, dan Ketun Forum CSR Kesos untuk melakukan pendampingan. ” Supaya CSR ini beriringan dengan program 1 desa Rp1 miliar. Bersama Bappeda serta Forum CSR akan kita rumuskan siapa yang ditunjuk Gubernur. Baru kemudian dibuatkan SK. Ini memang harus di integrasikan biar ada outputnya” ujarnya.

Ketua Umum Forum CSR Kesos Sumsel J.Rhiantony mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan beberapa program sejak 2018-2022 mendatang. Di antaranya yakni integrated sosial mapping untuk pengentasan kemiskinan, edukasi advokasi dan sosialsiasi, serta kemitraan dan keejasama.