Berti Andriani menekankan pentingnya kelengkapan dan ketepatan data dukung sebagai dasar penilaian kepatuhan HAM bagi instansi pemerintah. Melalui pemahaman yang baik terhadap setiap indikator, diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sehingga memperoleh hasil penilaian yang optimal.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, M. Sultan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap indikator-indikator Penilaian Kepatuhan HAM. Dengan pemenuhan data dukung yang lengkap dan sesuai ketentuan melalui aplikasi SipatuHAM, diharapkan pemerintah daerah di Sumatera Selatan dapat meraih predikat Patuh HAM.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait pemenuhan indikator, mekanisme pengisian aplikasi SipatuHAM, serta penyusunan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penilaian.
Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh instansi pemerintah di wilayah Sumatera Selatan semakin memahami mekanisme Penilaian Kepatuhan HAM dan mampu memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
