Sementara itu, masyarakat Peduli NKRI Senin ( 20/5/2024) menggelar aksi di depan Kantor Kejagung terkait permasalahan pergeseran anggran BTT BPBD Lahat untuk kegiatan Job Fit dan pergantian pejabat di Kabupaten Lahat.
Sejumlah massa yang melakukan aksi dalam orasinya mengatakan, meminta Kejagung RI untuk mengusut dan mengungkap dugaan korupsi di BPBD Lahat, terkait pemindahan Dana BTT di BPBD Lahat untuk asesmen eselon 2.
“Kami meminta Kejagung RI untuk mengungkap dugaan korupsi di BPBD Lahat terkait pemindahan dana BTT, menurutnya itu menyalahi aturan,” sampai sang orator di depan Gedung Kejagung .
Selanjutnya Deputy KMAKI Feri Kurniawan berkomentar terkait peristiwa diatas. dirinya mengatakan , Perubahaan struktur anggaran harus melalui mekanisme sidang DPRD untuk dasar hukum penggunaan anggaran.
“Bilamana tanpa mekanisme sidang dan persetujuan DPRD Lahat maka pergeseran anggaran tersebut tanpa dasar hukum,” tegasnya.
Ditambahkannya, tiadanya dasar hukum pergeseran anggaran, maka dapat dinyatakan pergeseran anggaran itu merupakan kerugian negara total lost senilai pergeseran anggaran.(Tim)
