Pali,Sumsel today — Gelombang desakan dari Koalisi masyarakat, pemuda, dan para kepala desa di wilayah kerja Pertamina Adera Pengabuan (WKP) kian menguat. Mereka menuding perusahaan dan para kontraktor di bawahnya telah mengabaikan kewajiban hukum dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya tenaga keamanan (security), driver jasa, dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP).
Desakan itu bermula dari informasi di lapangan yang mengatakan tenaga security kekurangan personel di lapangan. Kekurangan itu membuat sebagian anggota bekerja tanpa off dan melampaui batas wajar jam kerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan pemberi kerja memenuhi standar waktu kerja, keselamatan, dan hak cuti bagi pekerja.
“Sudah lama tidak ada penambahan personel. Teman-teman security terpaksa terus bekerja tanpa jeda, bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan. Ini tidak bisa lagi dibiarkan,” kata salah satu koordinator masyarakat yang ditemui di WKP pada Sabtu, 6 Desember 2025.
