Kritik publik tidak berhenti di situ. Sejumlah tokoh desa menyebut telah lama terjadi praktik “tenaga ahli terselubung” yang ditengarai bukan bagian dari kebutuhan operasional, melainkan hasil titipan oknum tertentu.
Mereka mengklaim beberapa individu hanya muncul sesekali di lapangan, tanpa skill, tetapi mendapatkan fasilitas layaknya pekerja fungsional. Bahkan, menurut laporan masyarakat, oknum tersebut ikut mengatur tenaga kerja lama.
“Ini praktik yang tidak sehat. TKJP banyak yang pensiun dan resign, tetapi tidak diganti. Sementara orang-orang titipan justru muncul dengan fasilitas lengkap. Ini permainan orang dalam, dan kami menolak keras,” tegas salah satu kepala desa saat bertemu awak media.
TKJP disebut menurun drastis hampir di seluruh fungsi: HSSE, RAM, SCM, WO/WS, dan fungsional lainnya. Namun penurunan itu tidak dibarengi dengan rekrutmen baru. Informasi lain yang memicu reaksi masyarakat adalah kabar bahwa kontrak jasa driver KRP subkon Pertamina akan segera habis.
Masyarakat meminta agar rekrutmen berikutnya dibuka secara transparan, seperti model rekrutmen yang pernah dilakukan PT PWS, yang dianggap lebih adil dan memberi ruang bagi putra-putri daerah.
