Bengkulu, Sumseltoday.com – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu menggelar rapat analisa dan evaluasi peraturan dari perspektif hak asasi manusia (HAM) tahun 2026, Rabu (08/26).
Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat komitmen pemerintah dalam memastikan setiap regulasi yang berlaku selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang universal.
Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan bertujuan untuk meninjau kembali regulasi yang ada, khususnya yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM di tingkat implementasi.
Dalam forum tersebut, peserta secara aktif membahas sejumlah peraturan yang dinilai masih memiliki kelemahan. Diskusi dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan berbasis data serta pengalaman di lapangan, terutama terkait pelaksanaan kebijakan di daerah.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya perlindungan kelompok rentan, kebebasan berpendapat, serta akses terhadap keadilan.
Selain itu, rapat juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, termasuk perlunya revisi terhadap regulasi yang dinilai tidak lagi relevan, serta penguatan mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah dapat menindaklanjuti hasil evaluasi secara konkret guna mencegah potensi pelanggaran HAM di masa mendatang.
Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
