“Sehingga kami dari Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang mendesak pihak terkait agar duduk bersama sama menyelesaikan carut marut perinzinan lingkungan yang tidak satu pintu dan terkesan menyalahi prosedur. Kasus Mall PTC dan Hotel Novotel merupakan gambaran awal betapa lemahnya peran pemerinta kota Palembang dalam regulasi inventasi yang tidak taat hukum yang menggunakan celah hukum dan aturan yang di selewengkan oleh oknum. Kasus Amdal dan lingkungan hidup di wilayah ekonomis sentral kota Palembang ini akan menjadi bola panas serta peluang bagi pemerintah kota Palembang dan Provinsi Sumsel yang baru dan akan di lantik untuk dapat menjalankan good goverment, zero curuption dalam sistem pemerintah yang domokratis, akomodatif peduli lingkungan dalam rangka kampanye Go Green menuju penyelamatan lingkungan yang sehat, aman bagi warga kota Palembang dan Dunia,” paparnya.
Terakhir dirinya menegaskan jika hanya dengan ketegasan dan penertiban di harapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang nakal, yang tidak mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat lewat instrument pendapatan pajak.
