Atas tindakan KPU yang di nilai menghalangi kinerja jurnalis ini IWO Sumsel sangat mengecam keras.
KPUD Sumsel seharusnya terus melakukan sosialisasi Pilkada kepada publik bukan menutup sosialisasi pemberitaan kepada publik, ini sangat berbahaya terutama bagi netralitas KPU dan jelas bisa mengancam jalannya Pilkada damai. Karena bisa saja jika wartawan tidak mendapatkan sumber yang benar dari sebuah pemberitaan mengenai proses jalannya Pilkada ini, bisa-bisa informasi yang nanti di lempar ke publik jadi simpang siur karena itu sebaiknya KPU tidak terus menutup diri dari media seperti ini,”beber dia.
“Apalagi di lakukan di tempat yang super mewah sangat di sayangkan kiranya jika KPUD Sumsel tidak melakukan Konferensi Pers setelah acara itu berlangsung tertutup, tapi jika tidak maka jangan sekali sekali menghalangi profesi wartawan untuk melakukan peliputan,karena melanggar UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers”tambah Sonny.
Menanggapi hal tersebut, pihak KPU Sumsel telah mengklarifikasi jika saat acara pengambilan nomor calon Gubernur dan wakil Gubernur memang tidak memperbolehkan sejumlah wartawan untuk masuk karena daya tampung di gedung Novotel tempat berlangsungnya acara di nilai tidak mencukupi.(red)
