Lanjut Nizar menjelaskan, Menurunnya 50 persen bahkan ada yang sampai 70 persen, kami warga meminta kepada para penyelenggara pemerintah, kami meminta keadilan, karena hak hak kami dizalimi.
“Kami menilai KJPP yang sekarang ini melakukan penilaian tidak mendekati UU no 2 tahun 2012 sangat jauh dari undang-undang tersebut, karena di undang undang itu disebutkan nilai penggantian yang wajar, sedangkan ini nilai penggantian yang sangat merugikan”, keluh Nizar.
Sejauh ini wartawan sudah berusaha meminta klarifikasi atas pemasangan spanduk protes warga tersebut kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel, namun ketika dihubungi Via WA belum ada klarifikasi atau jawaban dari pihak tersebut. (**)
