Palembang, sumseltoday.com –
HM Noor Marzuki SH MSi selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI), secara langsung menyerahkan sertifikat Masjid Agung Palembang usai melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama warga masyarakat, Jumat (10/11).
Sholat jumat juga dihadiri Kepala BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan (Sumsel), H Arif Pasah, Walikota Palembang, H Harnojoyo, Kepala Kantor BPN Palembang, Edison MHum, tokoh masyarakat H Alim, Kasi Hubungan Hukum BPN Palembang, Ahmad Zairil SH, Kasi Hubungan Hukum BPN Ogan Ilir (OI), Benny Kurniawan, Kasi Hubungan Hukum BPN Muara Enim, Muji Burohman, serta pejabat BPN lainnya, tokoh agama dan masyarakat juga tampak hadir.
Saat dibincangi, Noor Menurutnya, bertahun-tahun Masjid Agung belum memiliki sertifikat, karena ada program Presiden Jokowi dan Wakil H Jusuf Kalla melalui Kementerian ATR/BPN RI sehingga masjid terbesar di Palembang mendapatkan sertifikat secara gratis untuk lahan 2,4 hektar.
“Tahun 1995 kita sudah berikan sertifikat, saat ini kita berikan 5 sertifikat untuk bangunan masjid, perpustakaan dan bangunan masjid di bagian lainnya. Tanah rakyat yang terdaftar di BPN hanya 45 persen, 80 juta masyarakat tidak punya sertifikat. Selain itu aset negara juga banyak tidak bersertifikat, tempat ibadah, pondok pesantren (ponpes), musholah. Padahal Presiden mengimbau agar tanah bersertifikat, karena itu tahun ini prioritas kita 5 juta bidang rumah ibadah harus bersertifikat. Karena itu dimulai dari Masjid Agung Palembang secara simbolis,” jelasnya.
Kepala BPN Kanwil Sumsel, H Arif Pasah mengatakan, masjid megah tersebut dibangun di tanah kelas 1 wilayah Sumsel.
Sementara itu Walikota Palembang, H Harnojoyo menyampaikan pihaknya sangat berterimakasih dengan program pemerintah pusat tersebut.
Tokoh masyarakat, H Alim mengatakan sangat penting memiliki sertifikat agar kedepan tidak akan ada masalah soal tanah, apalagi memang bertahun-tahun masjid ini belum pernah bersertifikat. (Rwl)
