Terkait implementasi hukum dan HAM, mantan Kakanwil di 5 (lima) provinsi tersebut menyebutkan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (STRANAS BHAM), maka seluruh provinsi harus membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) yang diketuai oleh Gubernur dan sekretarisnya adalah Kakanwil Kemenkumham.
“Untuk itu, kami memohon Bapak Pj. agar berkenan mengukuhkan Gugus Tugas Daerah BHAM tersebut dalam waktu sesegara mungkin, mengingat ini adalah atensi khusus dari Presiden dalam pengawasan dunia usaha yang menjunjung tinggi HAM,” paparnya.
Ilham juga mengajak Pemerintah Provinsi agar mendorong Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM. “Di tahun 2023 lalu, sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sumsel meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. Besar harapan kami di 2024 ini bisa meningkat,” pesan Ilham.
Pj. Gubernur Sumsel, Dr. Agus Fatoni merespon baik atas sinergitas dan capaian kinerja yang dipaparkan oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel.
