Banyuasin III

Warga Kayuara Kuning Tolak Pembangunan Gereja Katholik

on

Harianpalembang.com, BANYUASIN III – Pembangunan gereja Katholik di RT 4, Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin III ditolak warga. Seperti diketahui, lokasi bangunan gereja sangat berdekatan dengan Masjid Al Hijriyah yang jaraknya diperkirakan 100 meter, tepat berada disamping SD Negeri 13 Kelurahan Kayuara Kuning.

Untuk menghindari terjadinya keributan ditengah masyarakat, hal ini memaksa Lurah Kayuara Kuning, Maryati SAg, Ketua RT 4, Secipto, sejumlah anggota Pol PP Banyuasin, Babinsa Kayuara Kuning, Johan Syah menghentikan pembangunan rumah peribadatan untuk umat Katholik tersebut.

Lurah Kayuara Kuning, Maryati SAg mengatakan, bangunan gereja Katholik yang baru berbentuk pondasi ini dengan lebar 9 meter dan panjang 15 meter, disayangkan tidak ada izin dari instansi terkait dan persetujuan masyarakat. Akibatnya mendapat reaksi penolakan dari masyarakat setempat.

“Ada laporan masyarakat kepada kami bakal dibangunan gereja Katholik, bahwa mereka menolak ada gereja disini. Alasannya tidak ada persetujuan masyarakat disekitarnya,” katanya.

Diterangkannya, pembangunan gereja yang baru ini telah menyalahi aturan dan mestinya pihak yang bersangkutan mengikuti aturan tentang mendirikan rumah ibadah, sebab tidak boleh asal bangun saja.

“Pendirian gereja dilokasi ini tidak tepat, apalagi yang tinggal disini mayoritas agama Islam. Sebab, jemaat kristen hanya 10 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan syaratnya, minimal 10 persen dari jumlah warga yang tinggal di kelurahan ini,” terangnya.

Sementara, Kasi Bimas Islam Kemenag Banyuasin, Hamdan menambahkan, memang setiap pembangunan rumah ibadah, selain memenuhi persyaratan itu dan harus ada rekomendasi FKUB dan Kemenag Banyuasin.

“Sampai saat ini kami belum menerbitkan rekomendasi itu arena untuk mendapatkan itu, terlebih dahulu disurvei, apakah layak atau tidak dibangun gereja,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjutnya syarat lainnya jika pembangunan gereja juga harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Setelah mendapatkan surat rekomemdasi tersebut, lalu diteruskan ke BPT Banyuasin guna mengurus IMB tersebut,” pungkasnya.

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *