Palembang

Tentukan Putusan SK, Tidak Ada Pengaruh Ke Partai Hanura

on

Palembang , Sumseltoday.com – Ketua DPD Hanura kota Sumatera Selatan, Hendri Zainudin menyatakan bahwa putusan sela PTUN yang menetapkan keputusan SK Menteri Hukum No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, & Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015 – 2020 tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan Partai Hanura.

“Tidak perlu khawatir karena tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan putusan sela yang dikeluarkan saat ini;” kata Hendri di Palembang, Selasa (20/3).

Dijelaskan Hendri, tidak ada putusan yang bisa dieksekusi selain putusan yang sudah inkracht lewat putusan hakim. Menteri Hukum dan HAM pun tidak bisa diselesaikan SK baru tersebut, hanya putusan hakim yang bisa dijalannya.

“Sampai saat ini kepengurusan defenitif yang masih sah adalah Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Belum ada keputusan dari pengadilan yang menyebabkan SK Kepengurusan Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar.Jadi kepengurusan DPD dan DPC Hanura yang saat ini pun, masih sah berlaku, ”kata dia.

Mantan manejer Sriwijaya FC yang mengharapkan para kader dapat saling memberikan pemahaman kepada kader lain agar tidak terjadi simpang-siur Berita yang tidak jelas terkait putusan sela pada Senin (19/3). Ia meminta untuk seluruh kader tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Karena yang digugat oleh kubu Ambara adalah Menteri Hukum dan HAM. Obyek gugatannya adalah SK Menteri Hukum No. M.HH-01.AH.11 01.

Saat ini, perkara gugatan tetap berlanjut ke proses pemeriksaan materi perkara, dimana halal materi perkaralah yang menjadi substansi dari gugatan.

“Substansinya di materi perkara. Di sini kita akan beberkan data dan fakta yang sebenarnya tentang gugatan mereka,” sambung Hendri.

Sebelumnya, Majelis hakim PTUN memutuskan untuk mengabulkan permintaan Hanura Kubu Daryatmo-Sudding melalui kuasa hukumnya Wakil Ketua Umum bidang Hukum DPP Hanura Adi Warman dan kuasa hukum Ahmad Yani terkait Permohonan Penundaan SK Kemkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 milik OSO ( Oesman Sapta).

Dimana dalam SK ini berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) masa bakti 2015-2020.

Dengan “Putusan Sela” dari Majelis Hakim PTUN tersebut, maka SK Kemenkuham yang saat ini dimiliki oleh OSO oleh Hakim PTUN tidak berlaku lagi dan harus kembali kepada SK Hanura yang lama (SK Awal Hanura) dimana pada saat itu struktur kepengurusan Hanura adalah OSO- Sudding.

Sementara itu, OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura yang sah dan yang dipilih telah memecat Sekjen Syarifuddin Sudding karena telah bertindak buruk terhadap partai.

Editor : FSS

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *