Banyuasin

Tabrak aturan izinkan Pembangunan Pusdiklat, ada apa dengan Bupati Banyuasin

on

SUMSELTODAY.COM, BANYUASIN – Sama halnya dengan Pemkot Palembang , Asisten 1 Pemkab Banyuasin , Dr Senen Har juga menegaskan berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988 Desa Talang Buluh tempat akan dibangunnya Pusdiklat Maitreya Sriwijaya agama Budha terbesar di Asia Tenggara merupakan kawasan Kota Palembang.

Akan tetapi, Pemkab Banyuasin seakan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat tetap mengizinkan pembangunan Pusdiklat Maitreya ini. Padahal sudah jelas merupakan bukan wilayah Banyuasin.

” Iya berdasarkan PP 23 tahun 1988 kawasan Talang Buluh masuk Kota Palembang,” terang Asisten 1 Banyuasin, Dr Senen Har.

Ngototnya dilanjutkan pembangunan Pusdiklat ini menimbulkan pertanyaan dari wakil Rakyat Banyuasin.

Seperti dikatakan, Emi Sumitra anggota Komisi 1 DPRD Banyuasin mempertanyakan kebijakan Pemkab Banyuasin yang dinilai menyalahi aturan.

Menurutnya pembangunan Pusdiklat ini ilegal dan cacat hukum serta tidak bisa dilanjutkan. ” Jelas ilegal karena sudah melanggar PP 23 tahun 1988. Serta tidak memiliki izin dari FKUB Banyuasin,” tegasnya. (Wen)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *