Berita Palembang

PNS Yang Terpidana Ini Masih Bisa Teken Proyek di Disdikpora

on

Harianpalembang.com, Palembang – Bila seseorang sudah menjadi terpidana terlebih bagi seorang PNS yang telah divonis majelis hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus korupsi, maka PNS tersebut otomatis harus dipecat dengan tidak hormat baik dari jabatannya maupun dari statusnya sebagai PNS. Akan tetapi, faktanya masih ada PNS yang dapat menandatangani proyek di Dinas Disdikpora Palembang.

Dari penelusuran yang dilakukan, jika terpidana kasus korupsi dana rehab sekolah yang ada di Palembang yakni Hasanudin masih dapat menandatangani proyek pembangunan yang ada di dinas tersebut. Para pengembang, datang untuk meminta tanda tangan yang bersangkutan meski Hasanudin berada di balik jeruji besi.

Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar, karena seharusnya seorang PNS yang memiliki jabatan Kabid PPerencanaan pembangunan dan Subsidi (PPS) Disdikpora Palembang yang telah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Palembang selama 1.2 tahun masih dapat melanggang untuk menandatangani berkas proyek yang diajukan kepadanya.

“Sekarang masih tetap berlangsung untuk penandatanganan proyek tahun 2016,” ujar sumber yang dapat dipercaya, Selasa (7/6/2016)

Tak hanya bisa menandatangani proyek di Disdikpora Palembang untuk tahun 2016, Hasanudin juga diinformasikan tidak dipecat dari statusnya sebagai seorang PNS. Padahal, dalam ASN yang menjadi revisi UU 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian bila seorang PNS terbukti dan telah memiliki kekuatan hukum seharusnya dipecat dengan tidak hormat. Namun, disini informasinya Hasanudin tidak dipecat dari statusnya sebagai PNS. Hanya dimasukan dalam cuti dibawah tanggungan negara, alias tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya sebagai seorang PNS.

Tetapi, setelah bebas dari menjalani hukuman ia dapat kembali menjadi seorang PNS dan beraktivitas ditempatnya semula. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian tidak hanya aparat penegak hukum, akan tetapi badan pengawas dari semua pihak terutama BKD Palembang yang lebih jeli melihat kasus yang korupsi di Disdikpora Palembang.

“Bagaimana penegakan hukum, bila sudah terbukti bersalah masih dibilang cuti. Setelah bebas, kembali menjadi PNS padahal sudah ada aturannya bila PNS terbukti melakukan korupsi harus dipecat tidak hormat,” katanya.

Ini disinyalir, masih ada permainan baik dari Hasanudin maupun di Disdikpora Palembang mengenai status dari PNS Hasanudin agar tidak dipecat. Sehingga Hasanudin tidak dipecat dari statusnya sebagai PNS. Padahal, semuanya telah terungkap jika ada kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi yang dilakukan Hasanudin.

Sedangkan Kepala BKD Palembang Kurniawan yang dikonfirmasi menjelaskan saat ini masih ada pengusulan ke Walikota Palembang untuk dilakukan pemecatan.

“Masih diusulkan ke Walikota untuk pemecatan Hasanudin,” katanya.(Feri Yandi/PS)

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *