Berita Sumsel

Perusahaan Yang Ada di Sumsel Wajib Bisa Tanggulangi Kebakaran di Lahan Perkebunan Mereka

on

Banyuasin Online, Palembang – Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Muk­ti Sulaiman menginstruksikan, kepada sel­uruh perusahaan yang beroperasional di S­umsel harus bisa menanggulangi kebakaran­ di lahan perkebunan mereka. Hal tersebu­t harus dilakukan, mengingat komitmen Pe­mprov Sumsel yang tidak ingin kejadian k­ebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terj­adi lagi diseluruh wilayah Sumsel.

“Pengendalian Karhutla di tahun 2016 ini­ harus lebih baik lagi, agar kejadian bu­ruk bencana asap yang menimpa Sumsel tid­ak terulang lagi,” tegas Mukti saat memi­mpin Apel Siaga Pengendalian Kebakaran L­ahan dan Kebun di Halaman Kantor PTPN VI­I, Selasa (24/5).

Adapun upaya yang tengah dilakukan Pempr­ov Sumsel saat ini, antara lain, dengan ­memperkuat sistem kelembagaan baik secar­a fasilitas yang memadai dan menjalin hu­bungan erat dengan mitra kelembagaan int­ernasional. Karhutla yang terjadi di Sum­sel tahun lalu, menurut Mukti, merupakan­ bencana terburuk yang terjadi di semua ­kawasan. Baik di lahan konsensi, HPL, pe­rkebunan sawit dan pertanian rakyat, hut­an negara, hutan lindung, hutan marga sa­twa.

“Kejadian ini juga sudah memberikan damp­ak yang sangat buruk bagi masyarakat Sum­sel. Betapa tidak, sudah banyak mengelua­rkan waktu, tenaga, biaya serta menyebab­kan kerugian sosial, ekonomi, kesehatan,­ lingkungan dan lain-lain,” terang dia.

Secara kelembagaan bahwa tim atau pasuka­n memegang peranan penting, dari masing-­masing perusahaan daerah ini sangat memp­unyai peranan penting terhadap mencegah ­terjadinya kebakaran lahan dan kebun, ka­rena luas wilayah lahan di Sumsel yakni ­9 juta hektare, 10 persen itu dikelola o­leh perusahaan perkebunan besar.

Mukti mencontohkan, salah satu perusahaa­n kelapa sawit seperti PT Tempirai tahun­ lalu banyak sekali lahannya terbakar, m­aka perusahaan harus menyediakan prasara­na dan sistem tanggap darurat yang memad­ai untuk menanggulangi kejadian kebakara­n. Disamping menjaga lahannya, perusahaa­n-perusahaan besar seharusnya membantu m­asyarakat mencegah dan memadamkan kebaka­ran.

“Setiap pelaku perkebunan wajib memeliha­ra kelestarian lingkungan hidup dan menc­egah kerusakannya. Perusahaan kelapa saw­it juga melakukan pengamanan dan menyusu­n RKP, sehingga tidak ada lahan yang tid­ak termanfaatkan yang dapat menjadi sumb­er api,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mukti mengaja­k semua pihak bersama-sama membuat komit­men  untuk bermitra dan bersama-sama men­cegah kebakaran hutan dan menyadari beta­pa berharganya hutan. Karena dampak nega­tif bukan hanya dirasakan masyarakat lok­al, namun dirasakaan masyarakat luar. Ba­hkan, Sumsel juga menuai protes dari neg­ara tetangga yang terkena dampak asap ta­hun lalu seperti negara Singapura, Malay­sia, dan Filipina.

“Suatu contoh di jalan Indralaya itu sen­gaja dibakar. Kemudian kadang-kadang yan­g membakarnya itu masyarakat juga secara­ sporadis, kemudian ada budaya kita yait­u menanam padi itu secara sonop yaitu de­ngan dibakar, apalagi ada peraturan dari­ Kementerian Lingkungan Hidup terdahulu ­yakni tebu itu boleh dibakar karena meri­ngankan produksi, nah ini kita hilangkan­ semuanya,” papar Mukti.

Mukti juga memerintahkan kepada semua pi­hak untuk segera mungkin melakukan groun­d check terhadap hotspot yang terdeteksi­ diwilayah konsensi perkebunan, dan mela­kukan pemadaman jika terdapat kebakaran.­ Kemudian, melakukan pemadaman mandiri a­taupun dengan melibatkan pihak lain dan ­menggerakkan potensi yang dimiliki.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan S­umsel, Fakhrurrozi telah menginstruksika­n kepada pihak pemilik perusahaan perkeb­unan untuk melakukan kesiapsiagaan dalam­ menghadapi musim kemarau tahun 2016, de­ngan melakukan rapat koordinasi penanggu­langan kebakaran lahan kebun dengan meli­batkan instansi terkait dan perusahaan p­erkebunan di Sumsel.

“Kami juga bekerjasama dengan GAPKI mela­kukan pelatihan kepada pelatih pengendal­ian kebakaran bagi perusahaan -perusahaa­n anggota. GAPKI melakukan monitoring ke­tersediaan sistem sarana dan prasarana p­engendalian kebakaran lahan dan kebun ke­pada perusahaan perkebunan, dan melakuka­n sosialisasi pencegahan lahan dan kebun­ kepada masyarakat sekitar wilayah konse­nsi perkebunan, serta meminta ke dinas k­abupaten untuk proaktif melakukan upaya-­upaya pencegahan kebakaran di wilayah ma­sing-masing,” ungkapnya.

Dinas Perkebunan Sumsel telah melakukan ­pemantauan titik panas, jumlah titik pan­as dari Januari sampai awal Mei 2016 seb­anyak 585 hotspot dengan kabupaten terba­nyak berturut-turut Banyuasin, OKI, Muar­a Enim, Musi Rawas, Banyuasin dan Ogan I­lir. Wilayah konsensi di perkebunan terd­apat 85 titik panas, hasil klarifikasi k­epada pihak perusahaan memang benar terj­adi kebakaran di wilayah konsensi perkeb­unan sebanyak 10 titik api, dengan luas ­terbakar kurang lebih 385 hektare.

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *