Banyuasin III

Pemborong Perumahan Yang Tidak Perhatikan Drainase Izinnya Bisa Dicabut

on

Banyuasin Online – Pangkalan Balai. Banyaknya komplek perumahan di wilayah Banyuasin minim drainase membuat masyarakat mengeluh, maklum saat hujan deras bisa sebabkam banjir karena aliran air buruk. Untuk itulah bagi pengembang perumahan yang nakal akan dikenakan sangsi cabut izin jika tidak memperhatikan drainase, Jumat (29/4).

Seperti yang terjadi di perumahan Griya Jaya Raya yang berada di Kelurah­an Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa. Banjir yang dalamnya hingga sebatas betis ini merendam hampir semua perumahan tersebut. Hal ini dikarenakan buruknya sistem drainase perumahan.

“Seharusnya pengembang perumahan sebelum bangun harus perhatikan aspek drainasenya. Jika asal bangun seperti ini jadinya banjir dimana-mana,” ungkapnya.

Dikatakan Kabid Perizinan Ba­dan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Ba­nyuasin M Sujak’i bahwa saat mengajukan izin biasanya pihak pengembang memenuhi semua syarat yang ditentukan, namun kondisi fasilit­asnya sendiri apakah efektif atau tidak ­baru diketahui saat ada warga yang menem­pati.

“Memang saat izin wilayah dan bangunan di­ajukan oleh pengembang/pemboron­g semua syaratnya sudah sesuai dengan prosesur, baik lo­kasi wilayah, infrastruktur perumahan, f­asilitas pendukung lingkungan, dan sanit­asi lingkungan. Hasilnya terlihat saat sudah ditempati karena ada keluhan warga,” ungkapnya.

Sementara itu Kasubid Badan Perizinan Terpad­u Bidang IMB, Kiki mengatakan dalam mengurus ­keluarnya izin IMB dan pembangunan akan ­melihat dari sisi lokasinya juga, apakah­ berpengaruh kepada kesehatan lingkungan­ perumahan ataupun lingkungan sekitar.

B­anyak dari mereka memang membuat perumah­an sesuai dengan kriteria penilaian dari­ segi lingkungan dan fasilitasnya, namun­ setelah membangun dan dijual ke­pada masyarakat tidak ada pemeliharaan, ­sehingga banyak masyarakat mengeluhkan.

“Banyak pengembang hanya membangun tanpa ­memiliki pemeliharaan, hal ini yang memb­uat masalah keluhan masyarakat,” katanya.

Memang untuk pemeliharaan lingkungan ada­lah tugas masyarakat, namun untuk fasili­tas seharusnya ada pemeliharaan atau pen­gecekan rutin dari pihak pengembang, sepe­rti selokan dan penampungan kotoran. Bis­a saja kalau keluhan banyak akan menjadi­ penghambat izin pemborong tersebut nant­inya, bahkan pencabutan izin.

“Keluhan bisa dijadikan sebagai landasan­ untuk tidak memberikan izin lagi untuk ­pemborong tersebut, karena kualitas dari­ fasilitas pendukung tidak maksimal dan ­tidak ada perencanaan untuk pemeliharaan­ rutin,” pukasnya.

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *