Pemerintah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Turun, Pemkab Banyuasin Diminta Perbaiki Perencanaan dan Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

on

Harianpalembang.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Banyuasin diminta untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dengan memperbaiki sistem perencanaan dalam membangun akuntabilitas kinerja yang baik. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh dalam bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pemkab Bnayuasin, Selasa (14/06).

“Evaluasi akuntabilitas kinerja jangan hanya dilihat bagaimana untuk menaikan penilaian, tetapi bagaimana perubahan ke arah yang lebih baik bisa dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, setiap instansi pemerintah harus menerapkan prinsip money follow program, bukan lagi money follow function,” ujar Ateh.

Menurutnya, dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo, setiap instansi pemerintah akan bisa mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perbaikan harus mulai dilakukan mulai dari perencanaan agar kinerja setiap instansi pemerintah bisa diukur dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Selain itu, Ateh juga menyoroti menurunnya penilaian akuntabilitas kinerja Pemkab Banyuasin pada tahun lalu. Dikatakannya, Pemkab Banyuasin harus terus melakukan pembenahan agar bisa memperbaiki nilai akuntabilitas kinerja dari C pada tahun lalu menjadi B.

“Saya berharap betul bahwa Kabupaten Banyuasin bisa menjadi daerah percontohan di Sumatera Selatan. Kami akan sangat gembira sekali apabila Kabupaten Banyuasin bisa membuktikan hal itu. Nantinya daerah lain akan belajar kepada Kabupaten Banyuasin,” ungkapnya. (ris/menpan)

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *