Banyuasin

Kesal Dengan Perangkat Desa dan Developer, Warga Sejagung Curhat Ke DPD RI Asal Sumsel

on

Banyuasin Online, Pangkalan Balai – Masyarakat Desa Sejagung Dusun Sinar Baru kecele, saat mendatangi Kantor DPRD Banyuasin kemarin untuk mengadukan ulah perangkat desa setempat dengan developer yang telah menipu mereka perihal pemasangan listrik didesa, namun sayang warga belum bisa bertemu wakil rakyat karena kondisi kantor DPRD Banyuasin tidak berpenghuni karena dewan sedang dinas luar, Jumat (13/5).

Tidak patah arang, perwakilan masyarakat Desa Sejagung Dusun Sinar Baru ini lantas mendatangi Kantor PLN di jalan Bukit Indah Pangkalan Balai untuk mengetahui perkembangan jaringan listrik ke desa mereka.

“Kami sudah bosan menunggu karena hingga saat ini developer yang memungut uang Rp 3 juta ke warga kini tidak bisa dihubungi, begitu juga perangkat desa seakan lepas tangan,” ujar perwakilan warga Beben.

Beruntung saat berada di kantor PLN, secara kebetulan perwakilan masyarakat Desa Sejagung Dusun Sinar Baru bertemu dengan anggota DPD RI asal Sumsel, Hj Asmawati SE MM saat berkunjung ke wilayah Banyuasin. Spontan perwakilan warga yang terkena tipu ini curhat ke wakil rakyat asal Sumsel tersebut.

Warga diterima Manager PT PLN Rayon Pangk­alan Balai, Erwin Priadi Kusmiadi bersama anggota DPD RI Hj Asmawati SE MM. Wakil rakyat asal Sumsel itu dengan seksama mendengarkan keluhan warga. Begitu juga pihak PLN cabang Pangkalan Balai.

Berdasarkan data yang ada di PLN, ternyata hanya ada 15 rumah di desa Sejagung yang sudah didaftarkan pihak developer dan perangkat desa untuk mendapatkan jaringan listrik, padahal jumlah keseluruhan warga yang sudah bayar berkisar 48 orang dipungut setiap rumah Rp 3 juta.

“Cuma ini yang didaftarkan sedangkan kami belum tahu kapan akan dipasang karena hingga kini belum ada konfirmasi lanjutan dari pihak desa setempat atau developernya,” ujar petugas pendataan PLN saat ditemui.

Sementara itu Manager PT PLN Rayon Pangk­alan Balai, Erwin Priadi Kusmiadi mengatakan pihaknya hanya melakukan pemasangan sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan yakni untuk daya 900 volt sebesar Rp 843 ribu bukan Rp 3 juta seperti yang dipungut perangkat desa.

“Tugas kami hanya memasang sesuai permintaan, untuk masalah lain silahkan tanya ke perangkat desa setempat,” katanya.

Sementara itu anggota DPD RI asal Sumsel Hj Asmawati meminta pada warga jika mereka punya bukti pembayaran dan merasa telah ditipu silahkan laporkan ulah oknum perangkat desa dan developer tersebut ke polisi.

“Melakukan pungutan liar melebihi besaran tarif PLN tidak dibenarkan, untuk itu pada warga jika punya bukti kuitansi dan sebagainya silahkan laporkan ke polisi. Jangan takut, datang ramai-ramai ke kantor polisi biar pelakunya jera,” ujar Asmawati saat mendengarkan keluhan warga di kantor PLN.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Sejagung yang berjumlah 48 orang merasa tertipu karena telah dipungut uang Rp 3 juta setiap rumah untuk biaya pemasangan listrik masuk desa daya 900 volt oleh developer dan perangkat desa setempat. Namun sayang setelah uang disetorkan sejak awal 2015 lalu, listrik tidak kunjung datang. Begitu juga pihak developer tidak bisa dihubungi dan perangkat desa lepas tanggung jawab.

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *