Berita Sumsel

Kejagung Tetapkan Dua Pejabat Pemprov Jadi Tersangka

on

Harianpalembang.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka, terkait kasus dana hibah dan bansos Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2013. Kedua tersangka itu yakni Kepala BPKAD Sumsel berinsial LPLT, dan eks Kepala Kesbangpol Pemprov Sumsel berinisisal I.

“Penyidik menduga sejal awal perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan, dilakukan tanpa melalui proses evaluasi atau klarifikasi SKPD/biro terkait, sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan,” ujar Kapuspenkum Kejagung Amirsyah, dalam keterangannya, Selasa, (31/6/2016).

Amir menyebut telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.000 orang saksi dari pemerintahan maupun penerima bantuan. Berdasarkan dokumen-dokumen, surat-surat dan berkas-berkas terkait pelaksanaan kegiatan hibah dan bansos, penyidik meyakini telah ada bukti permulaan cukup untuk menetapkan penetapan tersangka.

Sebelumnya, Pemprov Sumsel dalam APBD 2013 mengganggarkan dana untuk bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp 1,4 Triliun yang kemudian di dalam APBD Perubahan menjadi Rp. 2,1 Triliun. Rinciannya sebanyak Rp 2.118.289.843.100 dialokasikan untuk dana hibah dan sebanyak Rp 600 juta untuk dana bansos. “Dalam perkara jumlah dugaan kerugian negara untuk sementara ini adalah sebesar Rp. 2,3 Miliar,” ungkap Amir.

Terpisah, eks Kaban Kesbangpol Sumsel Ikhwanuddin, mengaku belum menerima informasi bahwa dirinya telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kendati demikian, dirinya menerima apapun yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum.
“Apo boleh buat, harus diterima, kita menghargai keputusan Kejagung. Sampai saat ini (tadi malam) saya belum menerima informasi, nanti tunggu saja, mungkin ada surat resmi dari Kejagung,” ungkap Ikhwan kepada Palembang Pos ketika dihubungi melalui ponselnya, tadi malam.

Ditambahkan Asisten bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumsel ini, dirinya akan mengikuti seluruh prosedur yang ada, dan akan memberikan bukti lain di persidangan. Termasuk dengan penilaian dari Kejagung yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukannya melanggar hukum. “Ikuti saja prosedur yang ada, kita kan sebagai objek hukum. Nanti kita buktikan di persidangan. Yang jelas kita punya niat baik,” ucap Ikhwan.

Menurut Ikhwan, dirinya sudah melalui proses pemeriksaan oleh Kejagung beberapa waktu lalu. Meskipun dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan melanggar, dirinya menerima dengan ikhlas dan lapang dada. “Mohon doanya biar semuanya berjalan dengan baik,” tutup Ikhwan.
Beberapa pejabat di Sumsel sendiri, pernah diperiksa Kejagung sebagai saksi terkait kasus dugaan penyelewengan dana hibah dan Bansos Pemprov Sumsel APBD Tahun 2013 ini. mereka diperiksa terkait kebijakan dan prosedurnya. Serta terkait kapasitasnya selaku pejabat yang melakukan persetujuan dan mengeluarkan keputusan kebijakan. (rel/ety/net/jpnn)

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *