Pemerintah

Fit and Proper Test Calon Komisioner KPID Sumsel, Sri Mulyadi: Kita Obyektif

on

Palembang, Sumseltoday.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 21 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (KPID). Terjadwal pelaksanaan fit and proper test ini akan berlangsung dua hari (27-28/12).

Berdasarkan pantauan sumseltoday.com pada pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I Kartika Sandra Desi bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD Sumsel Rabu (27/12), para anggota Komisi I tampak aktif dan serius memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para calon komisioner.

Begitu pula dengan para calon yang didominasi dari kalangan akademisi dan praktisi ini begitu sungguh-sungguh memaparkan visi-misi dan program kerjanya dihadapan anggota Komisi I DPRD Sumsel.

Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Sri Mulyadi mengatakan, 21 calon komisioner KPID ini akan diseleksi dan dikerucutkan menjadi 14 calon, kemudian dari 14 ini nanti akan diusulkan sebanyak 7 calon kepada Gubernur Sumatera Selatan, sesuai hasil pleno Komisi I DPRD Sumsel.

“Sebelum menjadi 21 orang tentu sudah di seleksi oleh pansel, baik seleksi administrasi maupun uji kompetensi, psikologi dan terakhir menjadi 21 calon tersebut” ujar Sri Mulyadi.

Sri Mulyadi menambahkan ke-7 calon yang diusulkan komisi I ini nanti akan di-SK kan dan dilantik oleh pak Alex Noerdin.

“Nah sesuai tahapan, dari 21 calon ini kami komisi I DPRD Sumsel melakukan fit and proper test menjadi 14 calon, Kemudian dari 14 tersebut akan di usulkan 7 calon kepada pak gubernur lalu kemudian pak gubernur lah yang men-SK-kan sekaligus melantik komisioner KPID Sumsel ini nanti” jelas pria yang kerap disapa Ayik ini.

Terkait kriteria penilaian Sri Mulyadi menjelaskan, dalam melaksanakan uji kepatutan pihaknya akan objektif melihat langsung visi misi para calon yang mereka paparkan pada saat fit and proper test.

“Secara umum ada beberapa kriteria mengenai materi soal Undang-Undang Penyiaran di Indonesia, termasuk juga budaya, agama, etika maupun secara umum,” pungkasnya. (Der)

Recommended for you

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *